oleh

SAdAP : Pilpres 2024 Diharapkan Paket Sipil dan Militer atau Sebaliknya

banner 970x250

SURYATIMUR.ID.JAKARTA – Pemilihan Presiden 2024 mendatang sudah mulai diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Figur-Figur Potensial mulai bermunculan melakukan manuver politik sehingga masyarakat mulai mengamati dan menilai siapa yang layak untuk memimpin pasca Pak Joko Widodo.

Tentu penilaian setiap orang berbeda-beda, semua tergantung bagaimana visi-misi yang di tawarkan ke Publik, sebab masyarakat menginginkan pemimpin yang benar-benar merakyat dan memihak kepada kepentingan rakyat kecil seperti yang selama ini dilakukan pak Jokowi yang mendatangi warga dan berdialog langsung tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bawah.

Dinamika politik sekarang ini tensinya mulai naik, olehnya itu masyarakat tidak perlu terlalu memperlihatkan fanatismenya kepada calon tertentu karena dapat memancing keadaan menjadi tegang, apalagi pemilu masih ada 2 tahun lagi. Ungkap Suarifuddin Dg Punna melalui rilis berita yang diterima media ini.

Syarifuddin Daeng Punna Salah satu tokoh Masyarakat Sulsel dijakarta yang juga merupakan salah satu pendiri Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) yang diketahui telah terbentuk di semua wilayah yang ada di Indonesia, ketika dihubungi wartawan menyampaikan beberapa pandangannya, selain menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kondusifitas, Pria yang akrab disapa SAdAP ini menyarankan agar calon presiden nantinya berlatar belakang TNI/Polri yang berpasangan dengan Sipil atau Sebaliknya Sipil dan TNI/Polri. Hal ini sering saya diskusikan dengan teman-teman di berbagai daerah ketika berkunjung dan bersilaturahmi terangnya.

Lanjutnya, Menurut Ketua organisasi beladiri budokai ini, sebenarnya sangat ideal dengan melihat realitas Politik, Hukum dan pertahanan Keamanan di Indonesia, dimana masyarakat masih sangat rentan di benturkan, konflik sosial masih terjadi maka dibutuhkan keseimbangan dalam kepemimpinan sehingga kebijakan strategis dalam penanganan terukur dan terarah pungkasnya.

Sebagai pendiri dan penasehat dibeberapa ormas, Ia juga memberi masukan kiranya Fraksi ABRI yang berisikan anggota TNI dan Polri dapat diaktifkan kembali, ya tentu dengan merubah Undang-undang melalui amandemen. Selain itu, ketua dewan pembina LMP Sulsel ini mengemukakan juga bahwa pemimpin-pemimpin di Daerah seperti Gubernur, Walikota, dan Bupati salah satunya adalah dari mantan TNI ataupun Polri, karena selama ini pusat konflik kepentingan ada di daerah dan menyebabkan kegaduhan hingga mempengaruhi eskalasi politik nasional. Kita berharap demikian dan yakin saja bahwa jika hal ini terwujud maka keamanan nasional, persatuan bangsa dalam bingkai kebhinekaan akan terlaksana sebagaimana yang termaktub dalam batang tubuh pancasila dan UUD NRI 1945 tutup penasehat Forum Satu Nusantara (Fortuna) Syarifuddin Dg Punna *(rilis)

banner 970x250

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed