oleh

Cabjari Lapariaja Kembali Menetapkan  Kades Tondong Sebagai Tersangka

banner 970x250

SURYATIMUR.ID.Bone – Kasus dugaan korupsi Di Desa Tondong Kabupaten Bone kembali mencuat,  Kepala Tondong kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Cabjari (Cabang Kejaksaan Negeri) Lapariaja turun langsung memeriksa di Desa Tondong Kec. Tellu limpoe Kab. Bone untuk mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup,” ujar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lapariaja pada hari senin tanggal 02 Agustus  2021

Kepala Kejaksaan Cabang Lapariaja Arifuddin Ahmad SH, MH menuturkan bahwa setelah kami mengeluarkan SPDP baru terkait dugaan korupsi dan berdasarkan temuan dari hitungan kerugian Negara yang dilakukan inspektorat Kab. Bone, kembali di tersangkakan setelah sebelumnya Kepala Desa inisial A yang didampingi kuasa hukumnya  menang praperadilan oleh Cabjari Lappariaja Kab. Bone.

Lanjutnya Aridfuddin Ahmad SH,MH yang baru menjabat sebagai Kacab Kejaksaan Lapariaja menuturkan bahwa dengan terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru dan dikembangkan terakit dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Kepala Desa Inisial A, bahwa ada fakta hukum yang lain, bukan hanya Kepala Desa Tondong Inisial A kami tetapkan tersangka akan tetapi kami juga menetapkan tersangka dua orang dengan inisial MY sebagai Sekretaris Desa dan AK Sebagai Kaur Keuangan.

Ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Cabjari (Cabang Kejaksaan Negeri) Lapariaja turun langsung memeriksa Di Desa Tondong Kec. Tellu limpoe Kab. Bone, mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup,” Dan Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Audit Inspektorat Daerah Pemkab Bone diperoleh total kerugian negara senilai Rp 330 juta,” . ujar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lapariaja. Senin tanggal 02 Agustus  2021.

Tersangka  dengan inisial A, MY, AK akan dijerat karena  ikut bersama sama telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.  Disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal  55 ayat (1)  ke 1 KUHP. (*)

Laporan : Nursalam

banner 970x250

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed