oleh

Bahar Razak : Pembentuk Aturan Jangan Asal-Asalan, Apalagi Asal Jadi

banner 970x250

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Ujar Muh. Bahar Razak

Sejalan dengan hal tersebut, sejak masa reformasi, berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan di bidang ekonomi dikeluarkan untuk menata kembali perekonomian Indonesa agar lebih efisien, sehat, dan kondusif. Tegasnya

Di tingkat Pusat, DPR dengan persetujuan bersama Presiden membentuk Undang-Undang. Disamping itu, Presiden sebagai kepala Pemerintahan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dan menetapkan Peraturan Presiden dalam rangka menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Lanjutnya, Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya di tingkat pusat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau oleh Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Pemerintah Daerah juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menetapkan kebijakan di bidang ekonomi.

Ujar Bahar pula, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berikut dengan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, peran Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota sangat signifikan dalam proses pengelolaan negeri ini dan jangan Asal-asalan, apalagi asal jadi.

Dalam proses pengelolaan daerah yang menjadi kewenangannya, Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah yang ditujukan untuk pengelolaan daerahnya masing-masing. Apabila kita merujuk ke Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan tingkat Daerah selain Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa atau yang setingkat. Paparnya

Dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar Peraturan Perundang-undangan/Peraturan kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Khususnya kepala daerah untuk tetap memperhatikan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Perda yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum (dalam hal ini adalah terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2) huruf d.) karena aturan itu akan sia-sia, tidak mengikat secara hukum dan dapat dibatalkan.

Begitu pula ujar bahar, bahwa proses hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Memperhatikan hal tersebut, maka menjadi sangat penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjaga agar penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Tutupnya.(*)

banner 970x250

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed