oleh

KPPU Undang Klarifikasi Resmi L-KONTAK Terkait Tender Di UIN Alauddin Makassar

SURYA TIMUR.ID.Makassar – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VI Makassar mengundang resmi L-KONTAK untuk melakukan klarifikasi atas laporan pengaduan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilayangkan L-KONTAK terkait Tender Penyelesaian Gedung Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Tahun 2021.

Surat KPPU yang bernomor 110/WIL VI/S/IV/2021 tertanggal 27 April 2021, meminta klarifikasi dan Data pendukung sebagai lampiran kepada L-KONTAK guna mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.

Ketua umum L-KONTAK, Tony Iswandi, mengapresiasi langkah KPPU terkait laporan lembaganya atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pokja LPSE UIN Alauddin Makassar.

Tony menjelaskan, jika terbukti nantinya Pokja melakukan persekongkolan tender, maka hal tersebut menjadi preseden buruk bagi dunia usaha khususnya dibidang jasa konstruksi.

“Pokja jangan main-main dengan aturan. Ini bisa berbahaya bagi dunia usaha jasa konstruksi,” ujarnya.

L-KONTAK Laporkan resmi ke KPPU Dugaan Persekongkolan Lelang Penyelesaian Gedung Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Tahun anggaran 2021 yang dimenangkan oleh PT. Wirabaya Nusantara Permai dengan nilai hasil negosiasi Rp. 7.077.777.777,77.

L-KONTAK meduga telah terjadi Persekongkolan Tender yang dilakukan oleh Pokja dan pemenang lelang.

“Pada portal LPSE, Pokja memberikan  persyaratan kualifikasi teknis dimana Perusahaan yang akn mengikuti harus memiliki pengalaman 5 tahun terakhir dan harus memiliki Personil Manejerial yang salah satunya Ahli K3 yang berdasarkan data yang diperoleh dari LPJK PT. Wirabaya Nusantara Permai sebagai pemenang, tidak memiliki pengalaman 5 tahun terakhir dengan SBU BG 007,” ujarnya.

Dikatakan Tony, PT. Wirabaya Nusantara Permai  juga diduga tidak memiliki Personil Manejerial sebagaimana yg dipersyaratkan oleh Pokja sehingga lembaganya menduga kuat Pokja memenangkan PT. Wirabaya Nusantara Permai dengan tidak memenuhi unsur yang dipersyaratkan.

“Kami duga kuat telah terjadi Persengkokolan Tender sebagaimana yang diatur pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Yang Sehat,” tegasnya.

Tony berharap agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VI Makassar menindaklanjuti laporan lembaganya dengan memanggil kami dan pihak UIN Alauddin Makassar agar semuanya jelas.

“Kami yakin Independensi KPPU,” tutupnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed