oleh

Terkait Tumpang Tindih Sertifikat dan HGU PT.Letawa, Komisi III DPRD Pasangkayu Gelar RDP Bersama BPN

banner 970x250

SURYA TIMUR.ID.Pasangkayu –  Rapat degar pendapat (RDP) digelar di ruangan komisi III DPRD Pasangkayu bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasangkayu, terkait masalah sengketa adanya tumpang tindih antara HGU PT Letawa dan sertifikat masyarakat di dua desa kurang lebih 600 sertifikat yaitu, di desa jenggen dan desa lariang kecamatan Tikke Raya, kabupaten Pasangkayu, provinsi Sulawesi Barat, (Sul-Bar) 02,03,2021.

Anggota komisi III DPRD Pasangkayu Yani Pepi Andrani,  didampingi dua anggota komisi III yaitu Nasaruddin, dan Muh Syukur, meminta kepada BPN untuk membuka peta HGU PT Letawa dan menjelaskan bahwa apa betul adanya tumpang tindih antara sertifikat masyarakat dengan HGU PT Letawa, kepala badan pertanahan Nasional Pasangkayu membenarkan bahwa itu betul ada sekitar 600 sertifikat di dua desa,” terangnya.

Kepala badan pertanahan Nasional BPN Pasangkayu Surwono mengatakan bahwa untuk sementara belum bisa kami mengetipikasi keseluruhan berapa desa yang masuk di PT Letawa, karena baru ada dua desa terpikasi yaitu desa jenggen dan desa lariang, kecamatan Tikke Raya kurang lebih 600 sertifikat masyarakat masuk di dalam HGU PT Letawa.

Menurut Surwono kepala BPN Pasangkayu bahwa kami belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan karena kita perlu mengetipikasi secara matang, kami takut menyampaikan karena menyangkut data perseorangan dan kami tidak boleh menyampaikan sarambangan nanti akan menimbulkan kegaduhan,” terangnya Surwono.

Kepala BPN Pasangkayu menyampaikan bahwa secara faktual itu di data kami sudah melakukan secara pitilalisasi jadi peta- peta dari data masyarakat yang dulu masih pendaftaran manual menjadi digital dan HGU juga sudah digelitalisasi dalam rangka pemetaan HGU, ketika pertanahan itu ada oporlep nah kami melakukan kegiatan dan kami melakukan penolakan karena yang menolak itu sistem.

Jadi saat ini kami melakukan pelayanan online termasuk pengecekan online dan ketika masyarakat berkehendak mengajukan permohonan pengambilang keredit di bank atau pengalihan hak itu harus melalui online pasti itu terdeteksi bahwa ada tumpang tindih otomatis ditolak, karena satu opjek dua orang pemiliknya yaitu masyarakat dan perusahaan karena online itu sangat ketak tidak boleh tawar menawar kalau terjadi tumpan tindih maka sistem itu akan menolak tersebut.

Anggota komisi III DPRD Pasangkayu Yani Pepi Andrani pada saat di wawancarai beberapa awak media menyampaikan bahwa masyarakat yang memiliki sertifikat jangan kwatir, dan dalam pengurusan kasih kepercayaan sepenuhnya DPRD untuk menyelesaikan masalah sertifikat yang tumpan tindih dengan perusahaan ,” Ucap Yani.

Laporan : Sulkarnain_Lhing

banner 970x250

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed