SURYATIMUR.ID.BANTAENG – Pemberian insentif dan pemberdayaan honorer lingkup BPKD Kab.Bantaeng menuai sorotan. Hal ini muncul dengan Informasi tentang adanya dugaan pemotongan insentif dilingkup BPKD Bantaeng sempat heboh, namun demikian informasi ini mengambang alias tidak benar berdasarkan penjelasan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terkait hal ini untuk memastikan informasi tentang dugaan pemotongan insentif , media ini melakukan konfirmasi kepada
Kepala Bidang Pendapatan. H, MUH, HATTA di ruang kerjanya.
Muh.Hatta dengan tegas menyatakan bahwa kabar ini tidak benar, setaunya bahwa kami hanya membuat daftar hadir siapa siapa yang aktif lalu kami serahkan daftar tersebut kebendahara, selebihnya bila di katakan ada pemotongan dengan cara apa, sebab bukan kami yang bayarkan.
Lanjut dipertanyakan pula, bagaimana dengan pembayaran pajak distribusi kuliner, apakah di bayarkan tiap bulan atau perhari
Kalau mengenai pembayarannya perbulan itupun pembayaran. Bervariasi ada yang 150 rb/perbulan dan ada juga yang mengambil tiga lokasi, ada yang 50 rb sesuai berapa pendapatan rezekinya, kami tidak tentukan maksimalnya karena banyak kuliner .
Terkait retribusi ini, menurut salah satu anggota kolektornya, juga malahan ada pengusaha kuliner yang mengatakan kenapa mesti bayar, kalau Bupati baru nanti saya tidak mau bayar lagi begitu infonya yang di dapat ketika menagih. ungkapnya
Tak mau di sebut namanya
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) A, Awaludin di ruang kerjanya menyatakan, mengenai info ini, saya sebagai pimpinan, tidak membela bawahan dan tidak juga membela yang memberikan info. Karena saya tidak tahu siapa mereka sebab hanya sebuah berita.
Andaikan saya tau siapa yang melakukan penyebaran berita ini maka saya akan pertemukan, kenapa hal ini bisa terjadi,, tetapi mohon maaf tidak tau
Olehnya itu saya tidak berani mengatakan bawahan saya benar dan yang beri info juga Karena kuncinya saya tidak tau.
Sementara itu informasi tentang dugaan beberapa tenaga honorer yang merasa tidak terpakai oleh Kabid Pendapatan, inilah mengundang sejumlah pertanyaan ADA APA DENGAN KABID?
Mengapakah tak menerima dan memakai tenaga honorernya sedangkan mereka mungkin ingin kerja, Dari pada nganggur . Sehingga diminta kedepan agar lebih memperhatikan dan memberdayakan honorer. (*)
Laporan : Suarni