Berkunjung Ke Desa Bajiminasa, HIJAB Bantaeng Pertanyakan Anggaran Kegiatan Sumur Bor dan Pengadaan LPJU

SURYATIMUR.ID.BANTAENG – Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga sumber dan penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya.

Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dalam  Pasal 62  dalam UU ini secara tegas mengamanatkan agar setiap Desa transparansi, termasuk melalui pengumuman laporan keuangan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran Desa dan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan Daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat Desa, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa.

Hal ini untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa melalui Pemerintah Desa harus lebih transparan, akuntabel, dan efektif terutama setiap desa-desa harus bisa unggul, mandiri, serta maju.

Pemerintah pusat sendiri, saat ini sudah ada sistem pengawasannya. Kemdes PDTT menyediakan call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan di setiap desa yang di duga melakukan penyimpangan. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pengurus HIJAB Bantaeng.

Sebagai sosial kontrol media ini bersama anggota HIJAB Bantaeng, berkunjung Ke Desa Baji Minasa untuk mempertanyakan beberapa kegiatan yang didanai melalui anggaran dana desa.

Kepala Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Bantaeng,  Basir yang dikonfirmasi 4 wartawan yang tergabung dalam HIJAB (Himpunan Jurnalis Bantaeng) di rumahnya di desa Bajiminasa, Sabtu 3 Agustus 2024 sore,  mengatakan dia tidak  mengetahui persis anggaran desa yang ditanyakan Hijab.

Hal yang ditanya wartawan HIJAB yakni besaran anggaran proyek  pembangunan sumur bor dan Pengadaan dan Pemasangan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) di desanya. Namun Kades Basir  menjawab pertanyaan wartawan tersebut dengan jawaban ‘tidak mengetahuinya.’

“Saya kurang faham dengan RABnya, tapi kalau sumur Bor itu setiap tahun satu sumur bor kami anggarkan di desa kami. Soal anggaran,  yang tahu hal tersebut adalah kepala urusan  (Kaur) keuangan kami,” urai Basir

Hal ini tentu saja membuat heran dan bingung para wartawan tersebut paling tidak sebagai kades mengetahui kisaran atau besaran anggaran yang digunakan dalam pembiayaan  kegiatan. Meski begitu Basir mengungkapkan jika setiap anggaran desanya cair, ia memajangnya dalam bentuk baligho. Dan telah di periksa tim TPK (Tim Pengelola Kegiatan) serta Inspektorat kabupaten Bantaeng.

“Setiap LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kami sudah diperiksa TKP dan Inspektorat Bantaeng. Adapun kegiatan desa juga sudah dipasang baliho besar sebagai bentuk tanggung jawab penggunaan anggaran,” tandas Basir. (Tim)

Laporan : Suarni